Selasa, 27 Desember 2011

MENYOAL SISTEM MENAJEMEN UN

Apalagi yang salah di dunia pendidikan?. Pertanyaan tersebut tidak relevan lagi di ungkapkan jika melihat realitas pendidikan hari ini. Seharusnya pertanyaan tersebut diganti dengan pernyataan “ada banyak yang salah dengan dunia pendidikan”. Merunut masalah pendidikan di Negara ini sepertinya alat canggih seperti komputerpun tidak mampu lagi menghitung banyaknya persoalan. Seperti apa kemudian solusinya, juga menghadirkan setumpuk ilmuan dan pakarpun juga tidak memberikan arti perubahan untuk masa depan pendidikan yang lebih baik. Hal tersebut terjadi karena solusi yang ditawarkan oleh pengamat pendidikan tidak di dengar apalagi dilaksanakan oleh para pengambil kebijakan di dunia pendidikan.

Masalah pendidikan bukannya semakin hari semakin sedikit, justru semakin bertambah. Masalah yang dulunya seharusnya sudah dapat diselesaikan malahan sekarang menimbulkan masalah baru. Jangankan masalahnya, solusinyapun menimbulkan masalah. Lihat saja masalah UN (Ujian Nasional) yang baru –baru dilaksanakan dan di umumkan hasilnyapada tingkat SMA/SMK sederajat. Bukannya kelulusan yang meningkat justru mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan selama ini tidak dilakukan oleh penentu kebijakan. Fakta bahwa beberapa standar pendidikan seperti standar isi, pendidik, pengelolaan, dan pembiayaan belum terpenuhi di berbagai daerah. Semuanya itu belumlah distandarkan sebelum melakukan standar penilaian dalam bentuk UN.

Pengumuman ujian nasional selain memberikan gambaran terhadap capaian siswa secara tidak adil juga merupakan cerminan dari masalah riil pendidikan hari ini. Inilah sebuah kebijakan yang bukan berorientasi pada proses tetapi lebih berorientasi pada hasil. Mental – mental seperti inilah nantinya yang akan mendominasi generasi bangsa ini. Dimana dilahirkan dari dunia pendidikan yang mengajarkan bagaimana berfikir hasil bukan bagaimana menjalaninya. Sehingga yang terjadi adalah penyimpangan – penyimpangan sosial seperti ketidakjujuran, pembodohan, penipuan, plagiarisme dan lain-lain.

Ini bukanlah kebijakan satu-satunya yang salah dan tidak mau di perbaiki oleh pemerintah. Walaupun Mahkamah Agung telah memberikan rekomendasi secara tersirat terhadap pelaksanaan UN yang tidak adil, akan tetapi pemerintah tetap melaksanakannya. Hal yang sama baru – baru juga di putuskan oleh Mahkamah Konstitusi tentang UU BHP yang bertentangan dengan UUD mencerminkan bahwa memang ada yang salah dari pengelolaan pendidikan hari ini.

Problem menejemen

Mencari masalah memang lebih susah daripada menyelesaikan masalah. Tetapi itulah yang harus dilakukan hari ini, walaupun setumpuk masalah lain belum dapat di jabarkan akan tetapi pengumuman hasil UN dapat memberikan cerminan masalah menejerial yang menghinggapi pendidikan hari ini.

Paling tidak terdapat beberapa catatan penulis terkait masalah menejemen yang tercerrmin dalam pelaksanaan UN, pertama paradigma pengelolaan pendidikan yang masih berorientasi hasil bukan pada proses.Ini dapat dilihat dari di jadikannnya UN sebagai syarat penentu kelulusan. Kedua pengelolaan pendidikan masih jauh dari prinsip kesetaraan dan keadilan dapat dilihat dari belum adanya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan ditiap daerah. Bahkan di Daerah Papua misalnya kepala Dinas Pendidikan Prop. Papua mengungkapkan di media bahwa terdapat tiga kabupaten disana yang memiliki kelulusan nol persen karena masalah fasilitas pendidikan.

Ketiga pengelolaan pendidikan dengan sistem menejemen tangan besi. Hal ini juga dapat dilihat dari kekukuhan pemerintah sebagaimana tekanan pakar, pemerhati pendidikan dan lembaga Negara seperti Mahkamah Agung yang memberikan saran agar UN tidak dilaksanakan sebelum semua standar pendidikan terpenuhi di berbagai daerah, tetapi pemerintah tidak pernah mendengarkan saran tersebut. dan keempat sistem pengelolaan pendidikan yang cendrum lepas tanggun jawab, lihat saja komentar menteri pendidikan terkait menurunnya persentase kelulusan siswa SMA/SMK sederajat yang menyalahkan siswa yang malas belajar sehingga mereka tidak lulus padahal sebenarnya yang bermasalah adalah kebijakannya. Belum lagi saling lempar tanggungjawab kepala dinas, kepala sekolah maupun guru-guru.

Oleh sebab itu menurunnya kelulusan UN 2010 bukanlah suatu hal yang harus ditanggapi dengan saling menyalahkan, akan tetapi perlu dilihat sebagai sebuah kebijakan yang salah langkah.Janganlah kita menyalahkan siswa, guru, kepala sekolah, maupun kepala dinas, tetapi yang harus disalahkan adalah sistem regulasi dari pengelolaan pendidikan hari ini terkhusus dalam pelaksanaan UN.

Apalagi di media di beritakan bahwa guru, kepalah sekolah bahkan kepala dinas dianggap gagal bahkan ada kepala sekolah yang mau di copot dari jabatannya, hal ini merupakan tindakan yang hanya menciptakan masalah baru yang di lakukan oleh orang yang tidak tahu masalah. Sehingga yang perlu dilakukan sekarang adalah menata ulang sistem pendidikan hari ini dengan memulai dari perubahan pola paradigma sampai pada pelaksanaan Undang – Undang tentang pendidikan secara fear dan adil.

Melalui hari pendidikan ini, kita jadikan momentum untuk menatap kembali pendidikan yang lebih cerah dengan memperbaiki sistem kebijakan penegelolaan pendidikan, mengambalikan tujuan awal pendidikan dalam membentuk manusia seutuhnya. Yaitu manusia yang dapat bertahan di terjang lajunya persaingan hidup sehingga dapat membawa Negara ini dalam ranah persaingan globaldan tidak tenggelam di makan waktu.

Semoga saja bapak pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat tersenyum manis melihat generasi bangsa ini tumbuh dibawah naungan pendidikan menjadi manusia yang cerdas, terampil dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga hari pendidikan yang kita peringati bersama bukan hanya menjadi acara seremonial belaka tetapi menjadi refleksi diri untuk tetap memajukan pendidikan ditanah air. Selamat Menyambut Hari Pendidikan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar